Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan, Pegelola Keuangan dan Aset Daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.